Tolak Statemen Wamenkumham, Siti Jamaliah Lubis: KAI Organisasi Advokat yang Sah

0 1

Kongres Advokat Indonesia (KAI) pimpinan Presiden Hj Siti Jamaliah Lubis SH dan Sekjen Apolos Djara Bonga menolak ucapan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM), Edward Omar Sharif Hiariej, yang menyatakan bahwa Peradi adalah satu-satunya organisasi wadah tunggal advokat. 

Menurut Siti Jamaliah Apolos Djarabonga, KAI juga merupakan organisasi advokat yang sah menurut hukum yang kini telah memiliki 34 DPD di seluruh Propinsi dan DPC di setiap Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Hal itu juga seiring dengan keluarnya SKMA No 73/KMA/HK.01/IX/2015 pada tanggal 25 September 2015, yang sehari kemudian disusul keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015. Sebelumnya terkait keabsahan KAI juga sudah ada dalam Putusan MK tahun 2009 yaitu Putusan No: 101/PUU-VII/2009.

“Saat ini wadah tunggal advokat sudah tidak berlaku lagi, MA dan MK sudah sejalan serta sependapat, sama-sama menyatakan saat ini yang terjadi multi bar, ribuan advokat KAI juga sudah disumpah di Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia pasca SKMA 73 dan putusan MK tersebut,” kata Kak Mia, demikian Siti Jamaliah Lubis akrab disapa, didampingi Apolos Djara Bonga kepada wartawan, Rabu (10/2/2021)

Pernyataan Wamenkumham tersebut, imbuh Mia, mengakibatkan kecemasan dan berpotensi menimbulkan kekisruhan dalam hubungan antara organisasi advokat dan para anggotanya di seluruh Indonesia.

“Pernyataan Wamenkumham tersebut keliru dan sebaiknya dicabut karena bukan hanya Peradi saja sebagai organisasi advokat tapi juga organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI ISL) yang beralamat di Rasuna Office Park Jakarta Selatan,” papar Kak Mia. 

Wamenkum HAM, Edward Omar Sharif Hiariej meminta jajaran DPN dan Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi periode 2020-2025 yang baru dilantik untuk mewujudkan wadah tunggal advokat (single bar). 

“Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dapat menjaga marwah dan meningkatkan kualitas advokat Indonesia,” paparnya.

Leave A Reply

Your email address will not be published.