Program Radio Bincang Hukum: Hak Hukum Warga Negara

0 2

JAKARTA, DPP KAI – Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) kembali menjadi narasumber utama dalam, Program Melek Hukum (Prolekum), sebuah program radio bincang hukum dari Radio Pelita Kasih Jakarta (RPK FM) yang mengudara setiap Selasa pukul 09.00 WIB.

Kali ini tema yang dibahas adalah “Hak-hak Hukum Bagi Warga Negara” dengan narasumber Junaidi, SH, MH yang merupakan Vice President Bidang Non Yudisial dari DPP KAI, dengan dipandu oleh penyiar Arthur Teesen, Selasa (2/2/2021). Junaidi berbicara banyak mengenai hak-hak hukum warga secara mendasar yang perlu diketahui oleh seluruh warga negara.

“Hak warga negara menyangkut tentang hak yang paling hakiki dan mendasar didalam kehidupan. Manusia, mulai saat dia dilahirkan, menurut hukum dia adalah pengemban hak dan kewajiban,” ujarnya, dengan menambahkan juga beberapa hak hukum yang juga diakui secara universal seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan berpikir, memeluk agama yang disukai, hak untuk tidak diperbudak, dan lainnya.

Perbincangan semakin seru saat membedah mengenai kekebebasan berpendapat terutama dalam lingkup negera demokasi. Junaidi pun menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan langsung oleh para pendengar RPK FM dalam interaksi langsung melalui saluran komunikasi, diantaranya adalah hak mengenai warga yang menolak vaksinasi Covid-19.

Selain itu Junaidi berpesan kepada seluruh pendengar agar punya punya pemahaman hukum yang cukup, karena hukum sifatnya memasuki setiap lini kehidupan, dan tetap memelihara perdamaian. “Jangan pernah mencubit, kalau tidak mau dicubit. Jangan pernah kita melanggar hak orang, kalau kita tidak mau pada saat yang sama, hak kita dilanggar. Untuk harmonisasi hidup ini secara bersama-sama, agar terjaga ketenangan dalam hidup ini.”

Terakhir dirinya mengingatkan pentingnya kesadaran hukum dan juga berhati-hati untuk berbicara didalam media sosial, yang dirasa saat ini banyak yang menggunakannya secara tidak bertanggungjawab. “Jika anda bermasalah dalam hukum, seperti analogi jika kita sakit maka pergilah ke dokter, jangan berobat ke dukun. Sama ketika anda mengalami masalah hukum temuilah ahli hukum yang anda percayai. Ahli hukum adalah Pengacara, Notaris atau Konsultan Hukum. Yang ketiga, cerdaslah dalam menggunakan logika. Ingat media sosial, contohnya, berlaku juga hukumnya. Mulutmu adalah harimaumu. Karena fenomena kita saat ini, banyak orang-orang yang bertindak secara tidak bertanggungjawab. Persoalan satu menit bisa berdampak jadi persoalan satu tahun bahkan sepuluh tahun, karena kepleset bicara di media sosial.”

Rilis berita ini dapat juga dilihat melalui Official Instagram DPP KAI @dppkaiofficial. Klik: https://www.instagram.com/p/CKx5hWsgYvo/

Leave A Reply

Your email address will not be published.