LBH KAI APB Makassar Tandatangani MoU Kerjasama dengan PTUN Makassar

0 1

Lembaga Bantuan Hukum Kongreas Advokat Indonesia Advokat Peduli Bangsa (LBH KAI APD) Makassar menandatangani MoU kerjasama dengan Pengadilan Tinggi Makassar. Penandatanganan ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar I Nyoman Harnanta, S.H, M.H, selaku pihak pertama dengan Ketua DPC LBH KAI APD Makassar Sudarman, S.H.

MoU ini sendiri adalah kerjasama pembentukan POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) pada PTUN Makassar, untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor: 48 Tahun 2009, pasal 57 Jo. Undang-undang Bantuan Hukum Nomor : 16 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2014. Dengan terlaksananya perjanjian kerjasama ini, masyarakat dapat mendapatkan pelayanan bantuan hukum secara gratis tanpa dipungut biaya, caranya dengan mendatangi Posbakum yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Ketua DPD KAI Sulawesi Selatan Syamsuddin Nur, S.H, M.H., yang juga Dewan Pengawas DPC LBH KAI APB Makassar, mengapresiasi kinerja pengurus DPC LBH KAI APB Makassar, “Saya ucapkan selamat dan mengapresiasi kepada Ketua dan pengurus DPC LBH KAI APB Makassar, yang telah mendapat amanah dari PTUN Makassar dalam melaksanakan penandatanganan kerjasama pembentukan Posbakum pada PTUN Makassar dan ini merupakan langkah maju serta kebanggan tersendiri bagi kami dari DPD KAI SulSel dan juga DPP KAI Pusat. harapan saya semoga amanah yang diberikan ini mampu di emban dengan sebaik-baiknya penuh rasa tanggung jawab.”

Ditempat terpisah Ketua DPC LBH KAI APB Makassar mengatakan bahwa dirinya akan melaksanakan amanah ini dan berusaha memberikan pelayanan hukum di pos bantuan hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, “Hal ini sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan bantuan hukum dilingkungan Peradilan PTUN Makassar, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi demi tercapainya rasa keadilan yang sebesar–besarnya dan didasarkan pada prinsip, keadilan, sederhana, cepat, tranfaransi, akuntabilitas, efektifitas, bertanggung jawab, profesional dan non diskriminasi.” Tegasnya.

Leave A Reply

Your email address will not be published.