KAI – Pemprov DKI Jakarta Siap Kerjasama Tangani Kasus-kasus Hukum

0 210

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta menyambut baik kesediaan Kongres Advokat Indonesia (KAI) pimpinan Mia Lubis untuk bekerjasama dalam hal penanganan masalah-masalah hukum di wilayah Propinsi DKI Jakarta. Kasus-kasus hukum yang sering terjadi di wilayah DKI Jakarta antara lain masalah pertanahan, penertiban serta percepatan pembangunan daerah.

“Kami sangat senang kehadiran Bapak/Ibu dari KAI yang menyatakan kesediaannya bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta dalam hal penanganan kasus-kasus hukum, kami juga mohon masukannya terkait permasalahan hukum di daerah, sehingga masyarakat memperoleh kesejahteraan di bidang hukum,” kata Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Fajar, kamis (1/2/2018) di Balai Kota saat menerima audiensi KAI.

Biro hukum DKI pada kesempatan tersebut juga menghadirkan seluruh bagian hukum di enam kabupaten/kota yang ada di DKI serta Satpol PP DKI Jakarta. Sementara dari KAI dipimpin langsung oleh Presiden Mia Lubis yang didampingi Vice Presiden Herman Kadir, dari Dewan Kehormatan Yuskam Nur, wasekjen Julius Hedelilo dan Suningsih.

Presiden KAI Mia Lubis, demikian Siti Jamaliah akrab disapa, pada kesempatan tersebut mengatakan, kedatangannya beserta jajaran ke Balai Kota ini merupakan tindak lanjut dari pertemuannya dengan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno pada saat halal bihalal KAI di hotel Fairmont Jakarta beberapa waktu lalu.

“Kita ingin menindaklanjuti pertemuan kami dengan Pak Wagub Sandiaga Uno, waktu itu beliau mengatakan siap bekerjasama dengan KAI terkait masalah-masalah hukum di Pemprov DKI Jakarta,” kata Mia Lubis.

KAI ingin di era kepemimpinan gubernur Anis Baswedan dan wakil gubernur Sandiaga Uno ini, DKI Jakarta mempunyai tampilan yang baru di bidang penegakan hukum. KAI siap bekerjasama terkait hal itu baik yang sifatnya pencegahan maupun penanganan langkah hukum.

Mia juga menginginkan di Pemprov DKI ini bersih dari masalah-masalah hukum. “Yang kita inginkan di era Pak Anis dan Pak Sandi ini masyarakat betul-betul mendapatkan keadilan. Begitupun Pemprov DKI Jakarta bisa menata masyarakat dengan tidak menciderai rasa keadilan masyarakat,” harapnya.

Iapun mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta yang akan mengungkap kasus-kasus hukum yang ada, termasuk kasus dugaan markup pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Di mana lahan tersebut sedianya akan dibangun rumah sakit khusus kanker dan jantung di wilayah DKI Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, kepala bagian hukum Kabupaten Kepulauan Seribu Hendri Sembiring juga mengatakan, banyak sekali tanah di Pulau Seribu yang belum bersertifikat. Ia minta masukan dari KAI dalam penyelesaian kasus-kasus tanah tersebut. “Kami mohon masukannya dari KAI, jangan sampai tiba-tiba ada orang yang banyak duit datang kemudian mengklaim tanah itu miliknya dan akhirnya warga terusir dari daerahnya sendiri,” ungkap Hendri Sembiring.

Ia pun menyatakan, di Pulau Panggang yang merupakan pulau terpadat ini ingin memiliki ruang terbuka hijau (RTH), karenanya ia siap memfasilitasi jika rombongan KAI ingin mengunjungi daerahnya.

Menyambut hal itu, Mia Lubis menyatakan KAI siap untuk berkunjung ke Pulau Seribu termasuk di Pulau Panggang. “Semoga kerjasama ini bermanfaat dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus pertanahan di wilayah DKI Jakarta secara keseluruhan,” pungkas Mia Lubis.

Sumber : MediasiOnline.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.