Ketua MK Secara Resmi Buka Bimtek Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Bagi KAI

0 2

JAKARTA, DPP KAI – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2020 bagi Kongres Advokat Indonesia (KAI) pada Selasa (24/11/2020) malam di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.

“Partisipasi masyarakat dalam pilkada merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Sesuai dengan namanya, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, maka wujud dari pemerintahan rakyat dilakukan melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat,” kata Anwar kepada 400 anggota KAI yang hadir secara daring (online).

Pilkada, ujar Anwar, merupakan pendelegasian kedaulatan rakyat kepada seseorang atau pasangan calon guna mewakilinya dalam mengusung kebijakan publik. Agar kemurnian suara rakyat terjaga, maka proses pilkada harus didesain setransparan mungkin, akuntabel, dan dengan pengawasan yang ketat. Hal ini dilakukan agar keterpilihan para kepala daerah mendapat legitimasi yang kuat karena dipilih langsung oleh rakyat.

“Selain penyelenggaraan dan pengawasan oleh KPU dan Bawaslu, terdapat pula mekanisme penyelesaian pelanggaran sesuai dengan jenis dan tahapannya masing-masing. Pelanggaran kode etik menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP,” tambahnya.

Anwar juga meningatkan bahwa Pelanggaran administrasi menjadi kewenangan Bawaslu, tindak pidana pemilihan menjadi kewenangan Sentra Gakumdu dan peradilan umum, sengketa tata usaha negara menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Sedangkan untuk memutus dan menyelesaikan perselisihan penetapan hasil perolehan suara para peserta atau pasangan calon, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.

Leave A Reply

Your email address will not be published.