DPD KAI DIY Adakan Bukber dan Pernyataan Sikap Insiden Wadas

0 1

DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) DI Yogyakarta, dibawah kepemimpinan Nanang Hartantoe SH, kian menunjukan soliditasnya. Hal itu setidaknya dapat dilihat dalam acara buka puasa bersama, di Kopi Lhiyud, Jalan Kabupaten Trihanggo, Gamping, Sleman, Sabtu (1/5/2021).

Acara buka puasa dihadiri para anggota, berlangsung meriah ditandai sambutan oleh Nanang Hartantoe yang pada pokoknya mengharapkan memelihara silaturahmi diantara anggota. “Momentum Ramadhan ini sangat bermanfaat, menjadikan kita kian solid. Semoga hubungan silaturahmi terus dipererat pada masa-masa setelah Ramadhan,” ujarnya.

Ikut hadir di acara ini Wisnu Sabdono Putra SH mantan Ketua KAI DIY yang kini duduk sebagai Anggota DPRD Yogya dari PDIP, Dion Leonardo SH (Direktur LBH Peduli Bangsa) dan senior unsur pendiri KAI DIY Angga Wijayanto SH.

Nanang juga menghaturkan terimakasih atas kehadiran para anggotanya yang baru-baru ini dilantik dan diambil sumpahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DIY. Para anggota baru ini diharapkan pula tak segan-segang menimba ilmu maupun pengetahuan praktik beracara dalam penanganan perkara.

Menurutnya, tak seorang pun advokat tiba-tba mahir menangani suatu perkara tanpa bekal dan pengalaman. Demikian juga tak seorang pun advokat memiliki jiwa kemanusiaan tanpa memegang teguh kode etik profesi. “Pesan saya, asah semua ketrampilan profesi dengan mengindahkan kode etik profesi sehingga menjadi advokat yang berintegritas,” ucapnya.

Sementara itu usai acara buka puasa bersama, dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan sikap terkait dengan insiden bentrok antara oknum aparat kepolisian Purworejo dan warga yang menolak rencana sosialisasi terkait pemasangan patok penambangan batu andesit di Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 23-April-2021 lalu menjadi hari jumat kelam yang terus membayangi kehidupan warga desa.

Pernyataan sikap dibacakan oleh Dion Leonardo SH selaku Ketua LBH Peduli Bangsa yang merupakan organisasi sayap KAI DIY, bahwa bentrok telah mengakibatkan beberapa warga luka-luka, serta 11 orang (dua orang diantaranya adalah Pemberi Bantuan Hukum (PBH) dari LBH Yogyakarta sangat memprihatinkan.

Meskipun hingga saat ini mereka telah dilepas oleh pihak kepolisian, namun peristiwa tersebut mestinya tidak perlu terjadi jika saja aparat sanggup kontrol diri.

Menurutnya, dari awal warga menolak dengan melakukan aksi damai, duduk dijalan dan bersalawatan. Jauh sebelum itu sebenarnya warga masyarakat juga sudah menyatakan penolakan, apalagi upaya hukum pengaduan tidak direspon baik pemerintah di Jawa Tengah. Atas dasar terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 509/41/2018 yang menetapkan Desa Wadas masuk ke dalam area penambangan batuan andesit, yang diperuntukkan sebagai bahan proyek pembangunan Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo, yang direncanakan mulai beroperasi tahun 2023.

“Hendaknya aparat kepolisian tidak menggunakan cara-cara kekerasan, aparat berkewajiban menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi, musyawarah atau dialog dalam menyelesaikan penolakan warga atas pembangunan Bendungan Bener dan rencana kegiatan tambang di area tersebut. Apa yang dilakukan aparat kepolisian tersebut telah bertentangan peraturan perundang-undangan,” tegas Dion.

Pihaknya juga mendesak Kapolri dan Kapolda Jateng untuk menindak tegas oknum aparat kepolisian yang melakukan kekerasan, mendesak Komnas HAM melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat melakukan kekerasan, serta meminta kepada seluruh aparat pemerintahan tidak sewenang-wenang mengintimidasi apalagi melakukan kekerasan terhadap pemberi bantuan hukum.

Leave A Reply

Your email address will not be published.