LBH KAI Minta Kepolisian Manusiawi dalam Tangani Persoalan di Wadas

0 1

DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) DI Yogyakarta meminta gara pihak aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian memakai cara yang manusiasi dalam menangani persoalan di Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah.

Di lokasi tersebut, terjadi insiden bentrok antara oknum aparat kepolisian Purworejo dan warga yang menolak rencana sosialisasi terkait pemasangan patok penambangan batu andesit, pada Jumat 23 April 2021.

Pernyataan sikap dibacakan oleh Dion Leonardo SH selaku Ketua LBH Peduli Bangsa yang merupakan organisasi sayap KAI DIY, bahwa bentrok telah mengakibatkan beberapa warga luka-luka, serta 11 orang (dua orang diantaranya adalah Pemberi Bantuan Hukum (PBH) dari LBH Yogyakarta sangat memprihatinkan.

Meskipun hingga saat ini mereka telah dilepas oleh pihak kepolisian, namun peristiwa tersebut mestinya tidak perlu terjadi jika saja aparat sanggup kontrol diri.

Menurutnya, dari awal warga menolak dengan melakukan aksi damai, duduk dijalan dan bersalawatan. Jauh sebelum itu sebenarnya warga masyarakat juga sudah menyatakan penolakan, apalagi upaya hukum pengaduan tidak direspon baik pemerintah di Jawa Tengah.

Atas dasar terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 509/41/2018 yang menetapkan Desa Wadas masuk ke dalam area penambangan batuan andesit, yang diperuntukkan sebagai bahan proyek pembangunan Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo, yang direncanakan mulai beroperasi tahun 2023.

“Hendaknya aparat kepolisian tidak menggunakan cara-cara kekerasan, aparat berkewajiban menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi, musyawarah atau dialog dalam menyelesaikan penolakan warga atas pembangunan Bendungan Bener dan rencana kegiatan tambang di area tersebut. Apa yang dilakukan aparat kepolisian tersebut telah bertentangan peraturan perundang-undangan,” tegas Dion.

Pihaknya juga mendesak Kapolri dan Kapolda Jateng untuk menindak tegas oknum aparat kepolisian yang melakukan kekerasan, mendesak Komnas HAM melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat melakukan kekerasan, serta meminta kepada seluruh aparat pemerintahan tidak sewenang-wenang mengintimidasi apalagi melakukan kekerasan terhadap pemberi bantuan hukum.

Leave A Reply

Your email address will not be published.