Pasca Putusan MK 35/2018, KAI ISL Tetap Sah dan Berhak Jalankan Kewenangan Recruitmen Advokat

0 214

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan perkara No 35/PUU-XVI/2018 terkait konstitusionalitas frasa organisasi advokat (OA) yang ada dalam Undang-undang Advokat No 18 2003, yang dimohonkan Bahrul Ilmi Yakup, Shalih Mangara Sitompul, Gunadi Handoko, Rynaldo P Batubara, Ismail Nganggon yang merupakan para advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) kubu Fauzie Yusuf Hasibuan dan Iwan Kurniawan sebagai calon advokat. Amar putusan dalam sidang majelis yang diketuai Anwar Usman pada 28 November 2019 lalu itu menyatakan menolak seluruh Permohonan Pemohon.

Namun, pasca putusan tersebut, timbul berbagai tanggapan ataupun penafsiran dari para pihak, terkait Putusan MK tersebut. Kongres Advokat Indonesia (KAI) Indra Sahnun Lubis pun turut memberikan pendapat terkait hal tersebut.

“Amar putusan tersebut tak perlu ditafsirkan lain karena jelas Majelis Hakim MK telah menolak permohonan para pemohon. Jadi KAI tetap sebagai organisasi advokat yang sah dan berhak menjalankan kewenangan sebagai OA, sesuai putusan MK sebelumnya yaitu Putusan MK No 101/2009, 112/2014 dan 36/2015,” kata Presiden KAI Mia Lubis, kepada wartawan, Rabu (11/12/2019).

Dengan ditolaknya seluruh Permohonan Pemohon dalam perkara 35/2018 tersebut, imbuhnya, maka tidak ada satupun OA yang dapat mengklaim paling berwenang untuk menjalankan segala atribusi yang diberikan oleh Undang-undang Advokat.

Dalam Persidangan di MK, KAI ISL yang kini dipimpin Presiden Siti Jamaliah Lubis itu juga menunjuk 2 orang saksi untuk memberikan Keterangan tentang eksistensi KAI yang dibentuk 30 Mei 2008. “KAI telah menjalakan segala kewenangan yang diatur dalam UU Advokat,” papar Petrus Bala Pattyona, Koordinator Kuasa Hukum KAI ISL sebagai pihak terkait dalam perkara tersebut.

Menurut John Richard Latuihamallo dan H Abdul Rahim yang tampil sebagai Saksi, imbuh Petrus, telah menjelaskan eksistensi KAI ISL yang telah diakui Pemerintah yaitu MA dan Menkumham, apalagi semakin kuat dengan terbitnya SKMA 073/2015 yang memberikan kewenangan kepada seluruh Organisasi Advokat untuk mengusulkan Penyumpahan Advokat, sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ada dalam UU Advokat.

Seperti diketahui, belakangan ini ada pihak yang mengklaim, hanya Peradilah yang berhak menjalankan kewenangan dalam UU Advokat. Memang dalam putusan terdapat kata-kata yang menyatakan bahwa hanya Peradi satu-satunya wadah profesi advokat (halaman 319). Namun menurut Petrus, kata-kata tersebut hanya merujuk ke putusan sebelumnya yaitu Putusan MK No 014/PUU-IV/2006 yang sudah dibatalkan dengan Putusan MK No 101/PUU-VII/2009. Pihak Peradi juga mengacu pada Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011.

Baik Mia maupun Petrus yakin, pasca Putusan MK 35/2018 ini tidak akan berpengaruh dalam rekrutmen advokat, apalagi MA sebagai pihak terkait dalam persidangan telah menjelaskan latar belakang terbitnya SKMA Nomor 073/2015 yang hingga kini dijadikan pedoman bagi para Ketua PT dalam menyumpah para advokat baru.

Sumber : MediasiOnline.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.