KAI Desak DPR

0 75

Kongres Advokat Indonesia (KAI) mendesak DPR segera mensyahkan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Anti terorisme). Desakan itu demi keamanan dan kenyamanan masyakarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Undang-undang Terorisme sangat mendesak disyahkan. Masyarakat ingin tenang dan nyaman. Apalagi menjelang bulan Ramadhan ini, kata Presiden KAI Hj. Mia Lubis.

Selain itu, dia juga mengajak semua pihak untuk menahan emosi dan tidak terpancing dengan kejadian ledakkan bom di Surabaya sepanjang dua hari kemarin. Karena hanya akan memperkeruh suasana. Mari pecaya pada aparat kepolisian bekerja menyelesaikan peristiwa ini dengan baik, pintanya.

Demi menjaga persatuan, Mia juga minta masyarakat tidak menyudutkan agama tertentu. Semua agama, imbuhnya mengajarkan kebaikan dan tidak ada agama yang mengajarkan umatnya melakukan tindak kekerasan.

Secara terpisah. Direktur Imparsial Al Araf menilai, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bisa menjadi kontroversi.

Maka itu, dia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menahan diri untuk tidak menerbitkan Perppu itu. Saya minta pemerintah enggak usah menerapkan Perppu, tidak perlu. Karena kalau nanti diterapkan Perppu akan menimbulkan kontoversi juga, kata Al Araf dalam diskusi bertajuk Nasib Pembahasan RUU Terorisme di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Kemarin.

Terlebih, lanjut dia, pembahasan Revisi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah begitu panjang. Menyisakan sedikit pasal, hanya tiga pasal, ini Perppu ditahan dahulu daripada nanti seperti kasus Perppu Ormas yang menimbulkan kontroversi dan ribut panjang, katanya.

Menurut dia, lebih baik merampungkan Revisi Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Diketahui, salah satu yang belum disepakati dalam revisi Undang-undang itu adalah definisi mengenai terorisme.

Al Araf berpendapat definisi mengenai terorisme tidak perlu diperdebatkan terlalu panjang. Pakai Pasal 6 dan 8 didalam Undang-undang 15 Tahun 2003 sebagai definisi. Selesai,” katanya.

Dia membeberkan pasakl 6 Undang-undang nomor 15 tahun 2003 berbunyi, setiap orang yang sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasillitas publik atau fasilitas internasional. Selesai,. Sebenarnya pasal 6 ini definisinya,” ungkapnya. JON

Leave A Reply

Your email address will not be published.