Hadapi Pilkada Serentak 2018, Ratusan Advokat KAI Ikuti Bimtek Mahkamah Konstitusi

0 167

Ratusan advokat dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam Kongres Advokat Indonesia (KAI) pimpinan Presiden Siti Jamaliah Lubis-Sekjen Apolos Djarabonga mengikuti bimbingan teknis penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak tahun 2018 bagi advokat se Indonesia. Ini merupakan angkatan I yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) tahun ini.

Bimtek ini dibuka Sekjen MK Prof Dr M Guntur Hamzah SH MH, selama empat hari,(22-25/1/2017), di Cisarua, Bogor.

Menurut Ketua Panitia yang juga kepala pusat pendidikan dan latihan MK RI Budi Ahmad Johari pada Bimtek kali ini diberikan materi antara lain: MK dalam hukum acara pengujian UUD 1945, Sistem penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia, mekanisme beracara penanganan perkara di MK dan lain-lain.

Presiden KAI Mia Lubis dalam sambutannya mengatakan, Pilkada merupakan peristiwa bersejarah yang sangat penting untuk memperoleh pimpinan daerah. Saat berlangsungnya Pilkada tersebut berpotensi timbul masalah hukum. “Oleh karena itu mari kita ikuti acara Bimtek MK ini dengan baik, sehingga advokat KAI dapat menangani perkara perselisihan Pilkada dengan baik serta tetap mengacu pada kode etik advokat,” pesan Mia.

Ia berharap, semoga kerjasama dengan MK ini dapat terjalin lebih baik lagi. Saat ini, imbuh Mia, KAI beranggotakan lebih dari 20.000 advokat di seluruh Indonesia dari 34 DPD. “Alhamdulillah Bimtek kali ini dihadiri dari DPP dan 34 DPD KAI seluruh Indonesia, ini karena kami menganggap Bimtek ini sangat penting bagi advokat yang akan beracara di MK,” jelasnya.

Mia juga mengucapkan terima kasih kepada DPD KAI Jawa Barat yang telah menginisiasi terselenggaranya Bimtek MK ini.

Sementara itu saat membuka Bimtek, Sekjen MK M Guntur Hamzah menyampaikan pesan Ketua MK yang berhalangan hadir, meskipun kemarin sore masih konfirmasi mau membuka acara ini. “2018 adalah tahun Pilkada, inilah yang mentrigger pertemuan kali ini. MK adalah the guardian of democracy, MK diberi wewenang untuk menyelesaikan perselisihan sengketa pemilihan kepala daerah Gubernur Bupati dan Walikota seluruh Indonesia,” kata Guntur.

Kewenangan MK dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkada, imbuh Guntur, adalah kewenangan tambahan saja, bukan kewenangan pokok. Tugas pokok MK adalah: Judicial review atau pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945, menyelesaikan kewenangan antar lembaga negara yang diberi kewenangan oleh Undang-undang Dasar, pembubaran partai politik, perselisihan PKPU dan perselesaian sengketa apabila DPR menganggap presiden telah melanggar UUD.

Jam terbang MK dalam menyelesaikan perselisihan Pilkada, tinggi. Tidak ada perkara yang diselesaikan melewati waktu 45 hari kerja. “2018 ini ada 171 Pilkada di seluruh Indonesia baik Gubernur, Bupati maupun Walikota, kami memperkirakan akan ada 100 hingga 120 perkara yang akan masuk di MK,” paparnya.

Inilah menurut Guntur Hamzah, tugas advokat yang akan mengawal perkara perselisihan Pilkada di MK. Diharapkan tegaknya demokrasi dengan prinsip jujur dan adil tetap terwujud.

MK berpesan, advokat sebagai profesi yang mulia agar selalu mentaati rambu-rambu yang sudah ada baik secara undang-undang maupun peraturan Mahkamah Konstitusi. Publik tentu tidak tahu banyak tentang peraturan, advokat lah yang akan mengarahkan masyarakat tentang proses beracara di MK. “Jangan percaya kepada siapapun yang mengatasnamakan orang dalam MK untuk mengurus perkara, mengatakan ring 1 atau ring 2, karena itu pasti tidak benar,” ingat Guntur Hamzah.

MK tegasnya, haram menerima tips, karena take home pay pegawai MK sudah di atas rata-rata pegawai di Indonesia sehingga karyawan MK tidak akan silau melihat rayuan tips.

Kepada wartawan, Ketua DPD KAI Jawa Barat Lukman Chakim SH MH yang merupakan inisiator acara ini, berharap Bimtek berjalan dengan lancar. “Kami berharap Bimtek ini menjadi bekal bagi advokat dalam menghadapi Pilkada serentak 2018, sehingga ketika mendapat klien baik dari pihak pemohon, termohon maupun terkait, sudah siap,” jelas Lukman.

Ia berharap, dengan dipajangnya advokat KAI di web KAI yang sudah mengikuti Bimtek di MK ini, calon klien mengetahui mana advokat yang sudah mengikuti Bimtek.

Sumber : MediasiOnline.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.