JAKARTA — Wacana revisi Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 memasuki babak baru. Senin (20/4/2026), sejumlah organisasi advokat terkemuka hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.
Organisasi yang hadir meliputi Kongres Advokat Indonesia (KAI), DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Peradi Rumah Bersama Advokat (RBA), Peradi Suara Advokat Indonesia (SAI), serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
RDPU ini menjadi forum strategis untuk merespons isu-isu krusial seputar sistem hukum nasional, terutama soal relevansi konsep wadah tunggal (single bar) bagi organisasi advokat. Pasca keluarnya SK MA Nomor 73 Tahun 2015, berbagai organisasi advokat baru bermunculan, sehingga mayoritas pihak menilai konsep single bar sudah tidak relevan dan mendesak beralih ke sistem multi bar.
Satu-satunya yang masih mempertahankan konsep single bar adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pimpinan Otto Hasibuan. Sikap ini langsung menuai reaksi keras dari KAI.
Sekretaris Jenderal KAI, Dr. Apolos Djara Bonga, S.H., M.H., menegaskan bahwa profesi advokat telah mengalami perubahan besar dan tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa sekitar 30 gugatan yang diajukan PERADI Otto ke Mahkamah Konstitusi — yang mengklaim status sebagai satu-satunya wadah tunggal — seluruhnya ditolak. Mahkamah Konstitusi pun menyatakan bahwa sistem single bar tidak bisa lagi dipertahankan dan harus diganti dengan multi bar.
“Tidak ada lagi istilah wadah tunggal. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa single bar harus diganti multi bar,” kata Apolos usai RDPU.
Dalam sistem multi bar yang diusulkan, KAI mendorong pembentukan Dewan Advokat Nasional (DAN) sebagai lembaga koordinasi. Keanggotaannya akan berasal dari organisasi yang memenuhi threshold tertentu, mengadopsi model serupa UU Partai Politik — yakni kepengurusan harus terbentuk dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota.
KAI juga menekankan pentingnya syarat kelayakan (threshold) bagi pembentukan organisasi advokat. Menurut Apolos, mendirikan organisasi advokat tidak bisa sekadar bermodalkan lima orang pendaftar berdasarkan UU Perkumpulan. Ia mendorong agar UU Advokat dan UU Organisasi Advokat berjalan selaras.
Meski demikian, KAI tidak ingin membatasi hak berserikat warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Asalkan memenuhi syarat threshold, pendirian organisasi advokat tetap dimungkinkan.
Selain soal kelembagaan, Apolos juga menyoroti penguatan hak imunitas advokat. Ia menegaskan bahwa rahasia klien bersifat mutlak dan tidak dapat diminta oleh penyidik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun KPK.
“Rahasia klien adalah harga mati. Ini bukan obstruction of justice, melainkan kewajiban advokat untuk melindungi kliennya,” tegasnya.