Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali, Dr. Ketut Sumedana, menegaskan bahwa asas Doministlitis dalam proses penegakan hukum tidak boleh diartikan secara sempit. Hal ini disampaikan dalam seminar hukum dan sosialisasi KUHP baru yang diselenggarakan oleh LBH Kongres Advokat Indonesia dan Advokasi Peduli Bangsa Bali bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kamis (6/3/2025).
Ketut menjelaskan bahwa sistem hukum pidana Indonesia telah mengalami perjalanan panjang, dari Code Penal Prancis tahun 1810 hingga diadopsi Belanda menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS) pada 1881, sebelum akhirnya diwarisi oleh Indonesia pada 1918. “Sementara di negara asalnya sudah mengalami banyak perubahan, kita masih menggunakan KUHP peninggalan kolonial. Oleh karena itu, KUHP baru yang akan berlaku pada 2026 harus kita maknai sebagai modernisasi hukum pidana nasional,” urainya.
Diuraikan berbagai perubahan krusial dalam KUHP baru, seperti pengakuan terhadap Living Law (hukum yang hidup), penambahan jenis pidana, konsep judicial pardon, serta penguatan proses penyidikan dan penuntutan melalui Pasal 132 KUHP. “Penuntutan adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan. Keberhasilan pembuktian di pengadilan bergantung pada kualitas penyidikan, sehingga keduanya harus berjalan sebagai satu kesatuan yang utuh,” tegasnya.
Pentingnya peran Hakim Komisaris
Ia juga menyoroti pentingnya peran Hakim Komisaris dalam menentukan kelayakan sebuah perkara untuk naik ke tahap penuntutan. “Ke depan, lembaga peradilan tidak bisa diajukan berkali-kali seperti sekarang, yang justru memperpanjang proses hukum dan menghilangkan kepastian hukum,” tambahnya.
Terakhir, Ketut Sumedana berharap KUHP baru tidak dianggap sebagai hambatan, tetapi sebagai langkah menuju penegakan hukum yang lebih dinamis, harmonis, dan modern.
“Hukum pidana kita harus sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Sumedana yang mantan Kapuspenkum Kejagung ini. (https://barometerbali.com/)
