Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan sistem perizinan di Indonesia yang masih ruwet padahal ia hampir 10 tahun menjabat sebagai RI-1. Hal tersebut dikatakan Jokowi ketika meluncurkan Digitalisasi Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Event di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024).
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyinggung soal konser grup band asal Inggris, Coldplay, di Jakarta yang hanya berlangsung satu hari, padahal Thailand dan Filipina mendapat jatah konser selama dua hari. Selain itu, Jokowi menyinggung soal tidak adanya konser penyanyi Taylor Swift di Tanah Air, padahal negara tetangga, yaitu Singapura, bisa menggelar konser selama enam hari.
Ia menilai, Indonesia punya kans besar menghelat event berskala internasional, seperti konser musik, namun perizinan harus dibuat cepat dan mudah. “Yang nonton (Taylor swift di Singapura) saya yakin lebih dari separuh itu orang Indonesia. Karena penggemar Taylor Swift kalau kita lihat di Spotify Indonesia itu 2,2 juta orang,” ujar Jokowi dikutip dari Kompas.com, Senin.
Daftar keluhan Jokowi soal sistem perizinan Indonesia ruwet
Keluhan Jokowi soal rumitnya perizinan di Indonesia saat meluncurkan Digitalisasi Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Event bukan kali pertama terjadi. Sejak ia menjabat sebagai Presiden pada 2014 silam, Jokowi tercatat berulang kali mengeluhkan bahwa sistem perizinan acara, usaha, maupun investasi berbelit-belit. Berikut daftar selengkapnya.
1. Investor pergi karena perizinan ruwet (2023). Jokowi pernah menyinggung soal ruwetnya perizinan investasi yang menyebabkan investor pergi dari Indonesia pada 2023 lalu. Hal itu diucapkan Jokowi saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi di Balai Kartini Exhibition and Convention Center, Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Mulanya Jokowi meminta jajarannya agar memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan realisasi investasi di skala nasional maupun daerah. Pada saat itu, Jokowi menyampaikan, pemerintah tidak lagi berorientasi pada pemasaran tetapi berfokus pada penyelesaian persoalan investasi di dalam negeri.
Dari situlah, ia mengaku, ketika investor datang, terjadi kegagalan dalam pembebasan lahan sehingga memutuskan pegi dari Indonesia lalu tidak jadi berinvestasi. Jokowi menyampaikan bahwa pelayanan kepada investor harus diperhatikan sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.
“Percuma kita marketing, muter ke seluruh negara, berbondong-bondong datang kemudian urusan pembebasan tanah saja enggak rampung, enggak bisa menyelesaikan. Berbondong-bondong masuk, perizinan ruwet bertahun-tahun enggak bisa selesai, untuk apa kita me-marketing-i urusan investasi,” ujarnya dikutip dari laman Sekretariat Negara.
2. Investasi gagal masuk ke Pertamina-PLN karena perizinan ruwet (2019). Jokowi juga pernah mengeluhkan lambatnya respons Pertamina dan PLN ketika investasi datang kepada dua perusahaan pelat merah ini. Menurut Jokowi, baik Pertamina maupun PLN tidak gercep mengeksekusi investasi karena birokrasi yang ruwet.
Hal tersebut disayangkan Jokowi karena kesempatan investasi di Pertamina dan PLN sebenarnya terbuka lebar. Jokowi menilai, investasi akan masuk Pertamina dan PLN bila para petinggi dari dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor.
“Saya lihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina dan PLN ini ngantri banyak sekali. Tapi ruwet. Ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan di BUMN kita sendiri,” ungkap Jokowi dikutip dari Kompas.com, Sabtu (20/11/2021).
3. Investasi dan ekspor kedodoran karena perizinan lambat (2019). Jokowi pernah mengutarakan kekesalannya karena sistem perizinan masih berjalan lambat pada 2019. Lambatnya perizinan dinilai Jokowi membuat nilai investasi dan ekspor Indonesia terus kedodoran. Saking kesalnya, Jokowi mengaku, ia ingin melayani perizinan sendiri jika hal ini terjadi di lingkup kota atau provinsi.
“Tapi, ini lingkup negara besar, ini negara besar dengan 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota,” ujar Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Shangri-La, Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Kamis (9/5/2019).
Jokowi menambahkan, investor sebenarnya sudah datang dan berniat menanamkan investasi di Tanah Air. Namun, karena perizinan yang bertele-tele di tingkat pusat hingga daerah, investor memutuskan untuk angkat kaki dari Indonesia.
4. Perizinan usaha ruwet (2015). Satu tahun setelah menjabat sebagai Presiden, Jokowi mengeluhkan kinerja menteri yang dinilai terlalu lambat. Pada saat itu, ia berharap supaya menteri bekerja dengan cepat untuk memangkas birokrasi, termasuk perizinan usaha. Ia mengatakan, dirinya sudah meminta menteri di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk menciptakan terobosan.
Tujuannya untuk menyelesaikan kendala investasi, terkhusus perizinan penanaman modal. Namun, Jokowi menilai, prosedur perizinan masih lama dan panjang. Ia meminta menteri terkait untuk memangkas atau merevisi aturan supaya investor mendapat kemudahan. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut turut membandingkan kemudahan izin usaha di Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara.
Menurut Jokowi, Indonesia berada di urutan keenam dalam hal kemudahan izin usaha. “Waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha, coba dicatat ini, malu kalau kita ini. Masih 52,5 hari, bandingkan dengan Singapura 2,5 hari, Malaysia 5,5 hari. Sudah pembandingnya yang dekat-dekat saja,” ucap Jokowi dikutip dari Kompas.com, Selasa (29/9/2015).
“Kalau dari pimpinan di kementerian tidak kuat mengendalikan di bawahnya, di eselon satu atau eselon duanya, apalagi terbawa arus yang ada di bawahnya, sudah lupakan mengenai ini. Lupakan. Kalau tidak punya keberanian melakukan terobosan itu juga lupakan karena memang kita ini sangat ruwet sekali,” sambungnya.
