Jakarta, DPP KAI – Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Siti Jamaliah Lubis menekankan pentingnya kerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai salah satu cara memutus mata rantai kekerasan terhadap anak-anak di Indonesia.
Hal ini dikatakan Mia Lubis seusai penandatanganan kerjasama MoU antara Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia Advokasi Peduli Bangsa (LBH KAI APB) yang terlaksana di Kantor KPAI, Teuku Umar Menteng Jakarta Pusat, Kamis (18/08). “Saya harapkan KAI bisa bekerjasama dengan KPAI hingga ke semua daerah (DPD KAI) yang ada di 34 propinsi. Semoga kerjasama ini berjalan baik dan maksimal, dan stop kekerasan terhadap anak di Indonesia,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan dari pers mengenai langkah Presiden KAI jika ada advokat yang bertutur kata tidak baik dan dampaknya terhadap anak, Mia Lubis dengan tegas tidak akan segan untuk memecat siapapun oknum dari anggota KAI yang melakukannya. “Kalau ada pelanggaran kode etik, walaupun mereka hanya dengan ucapan, kalau dia anggota KAI, pasti saya pecat juga. Kalau tidak bisa dinasehati, tidak bisa dipanggil dengan baik, tidak bisa berkata-kata dengan baik, bisa saya panggil, dan akan saya pecat,” tegasnya.
Sementara itu Sekretaris Jenderal KAI, Apolos Djara Bonga SH, memandang pentingnya kerjasama ini, tidak hanya untuk perlindungan anak Indonesia, namun juga masa depan generasi bangsa Indonesia yang harus diselamatkan.
“Ada tangisan anak-anak yang tidak keluar dari mulutnya, ada airmata yang tidak keluar dari matanya, ada suatu kegelapan yang mencekam, bagi anak-anak dalam situasi kekerasan. Kerjasama KPAI dengan LBH KAI ini memberikan akses kepada anak-anak untuk menggapai keadilannya,” katanya.
Karena, Apolos menambahkan, berbicara tentang anak, bukan hanya tentang korban, tapi ada pelaku dan juga saksi. “Berbicara anak, berbicara juga generasi harapan bangsa, jangan sampai hal ini terbengkalai. Jangan sampai terjadi kelumpuhan dalam mempersiapkan generasi ini selanjutnya,” tutupnya.
