Kepengurusan Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah nahkoda Presiden Siti Jamaliah Lubis, terganggu dengan pembentukan kepengurusan KAI versi lainnya yaitu Tjoetjoe Sanjaya Hernanto. Demikian juga dengan jajaran DPD KAI Sulawesi Tengah (Sulteng), setelah kepengurusan KAI versi Tjoetjoe telah terbentuk di seluruh provinsi dalam pulau Sulawesi, kecuali Sulawesi Tengah (Sulteng).
Ketua DPD KAI Sulteng Riswanto Lasdin, saat ditemui di Palu pada Jumat, 24 Juni 2022, mengaku telah melakukan sejumlah langkah strategis, guna mencegah terbentuknya kepengurusan KAI tandingan di wilayah Sulteng. “Terutama menjamin solidaritas pengurus, dengan rutin melaksanakan kegiatan formal dan informal organisasi,” sebutnya.
Selain itu, menurut Ketua DPP LBH KAI ini, pihaknya juga senantiasa menyosialisasikan kepengurusan KAI yang legal sesuai hasil penetapan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Ketika ditanya, apabila ada pihak yang ingin membentuk KAI tandingan di Sulteng, maka dia tidak akan segan-segan mendatangi. “Lalu, menyatakan menolak pembentukan KAI Sulteng versi siapapun,” sebutnya tegas.
Ia juga mengancam akan memecat advokat KAI dalam jajarannya, jika ada yang berani membentuk KAI tandingan di Sulteng.”Saya akan usulkan untuk dipecat sebagai advokat,” pungkasnya.
