Presiden KAI ISL Mia Lubis: UU Omnibus Law Cipta Kerja Tidak Tepat Disahkan Saat Pandemi

0 13

Kongres Advokat Indonesia (KAI ISL) menyayangkan DPR RI yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus law) di saat pandemi covid-19 ini. Harusnya DPR bersama Pemerintah menunda membahas RUU Omnibus law ini hingga pandemi ini berakhir.

Hal itu disampaikan oleh Presiden KAI ISL Siti Jamaliah Lubis kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/10/2020). Harusnya menurutnya, yang dilakukan DPR dan Pemerintah saat ini fokus pada penanganan covid-19. Ia mencontohkan, Singapura dan Malaysia sangat fokus menangani covid-19, terbukti berhasil menekan penularan di negeri jiran tersebut.

“Undang-undang ini belum mendesak, yang mendesak justru penanganan pandemi covid-19 supaya tidak makin banyak korban, setahun lagi pun tidak masalah dilakukan pembahasan UU ini,” kata kata Kak Mia Lubis, demikian siti Jamaliah akrab disapa, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Efek dari disahkannya UU Cipta Kerja ini imbuhnya, sebenarnya sudah dapat diprediksi banyak penolakan dan malah berpotensi banyak pelanggaran PSBB yang saat ini dilakukan untuk mencegah berkembangnya covid-19. Maraknya demonstrasi yang terjadi tidak hanya di Jakarta, tapi juga di berbagai daerah di Indonesia ini membuat PSBB seakan tak berlaku.

“Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja ini justru berpotensi mengakibatkan penularan covid-19, coba lihat mereka yang demo banyak yang tidak mengindahkan protokol kesehatan seperti jaga jarak, memakai masker maupun menjaga kebersihan,” ungkap Mia Lubis.

Ia juga menuturkan, kalau alasan disahkannya UU ini untuk mempercepat arus investasi, saat pandemi seperti ini rasanya apa mungkin dilakukan investasi baru. Para investor menurut Mia, pasti akan menunggu hingga suasana kondusif untuk membuka usaha baru.

Selain kesehatan, yang paling urgent saat ini menurut Mia, justru bagaimana pemerintah memperhatikan nasib para buruh banyak yang di PHK.

Sebagai kaum perempuan, Mia Lubis juga meminta, UU Omnibus Law Cipta Kerja ini jangan sampai memperburuk hak perlindungan buruh perempuan.

Sumber : MediasiOnline.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.