KAI Surati Gubernur DKI, Agar Dapat Pengecualian Sistem Gage

0 23

Jakarta – Kongres Advokat Indonesia (KAI) pimpinan Presiden Siti Jamaliah Lubis, meminta kepada Gubernur DKI Jakarta agar profesi Advokat dimasukkan dalam pengecualian Ganjil Genap (Gage). Mereka beralasan bahwa Advokat adalah salah satu pilar dalam penegakan hukum dan keadilan di Negara ini.

“Kedudukan Advokat sangat penting, Advokat juga profesi yang bersifat mandiri dan mempunyai fungsi pelayanan publik. Untuk itu DPP KAI meminta agar Advokat dikecualikan dalam kebijakan Ganjil Genap,” kata Mia Lubis, melalui suratnya yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta bernomor 046/DPP-KAI/VIIII2O20, tertanggal 3 agustus 2020.

Berdasarkan hasil pemantauan pemberlakuan Ganjil Genap di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Ganjil Genap, KAI menilai ketentuan tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan tugas profesi Advokat sebagai penegak hukum (Pasal 5 UU No.18 tahun 2003). Untuk itu dalam menunjang pelaksanaan tugas profesi Advokat tersebut, Advokat dapat diberikan pengecualian dari ketentuan Ganjil Genap dimaksud, dengan menunjukkan kartu Advokat dalam menjalankan tugasnya.

“Advokat berdasarkan UU Advokat tersebut juga sebagai penegak hukum yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada masyarakat pencari keadilan,” tegas Mia.

Advokat juga menurut Mia Lubis, sebagai penegak hukum sama seperti halnya penegak hukum yang lain, Polisi, Jaksa dan Hakim. Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah NKRI.

“Dalam prakteknya, Advokat membutuhkan mobilitas yang tinggi dalam rangka membela kepentingan hukum kliennya, oleh karenanya kami mohon agar Bapak Gubernur DKI Jakarta mempertimbangkan secara bijak untuk memasukkan Advokat sebagai pengecualian dalam pemberlakuan Ganjil Genap,” tukasnya.

Sebelumnya KAI juga telah mengapresiasi kebijakan Pemprov DKI atas pengecualian dalam Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) beberapa waktu lalu. Untuk itu KAI meminta agar Gubernur Anies Baswedan dapat memberikan kebijakan yang sangat tepat, karena Advokat bagian dari penegakan hukum. (El)

Leave A Reply

Your email address will not be published.