Jakarta – Kongres Advokat Indonesia (KAI) turut berpartisipasi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat dengan menyampaikan berbagai masukan dan pandangan konstruktif kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat, 17 Juli 2026.
Kehadiran KAI dalam forum pembahasan ini bukan sekadar formalitas. Organisasi advokat tersebut menegaskan komitmennya untuk secara aktif mengawal proses pembentukan regulasi yang dinilai krusial bagi masa depan profesi advokat di Indonesia.
Bagi KAI, RUU Advokat yang tengah dibahas harus mampu memperkuat posisi advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum yang independen, profesional, dan berintegritas. Oleh karena itu, berbagai masukan dan pandangan konstruktif disampaikan langsung kepada Kementerian Hukum sebagai bentuk kontribusi nyata dalam proses legislasi nasional.
Melalui dialog yang terbuka dan partisipatif, KAI berharap regulasi yang nantinya disahkan dapat menjawab kebutuhan mendasar profesi advokat sekaligus kepentingan masyarakat luas. Setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi harapan utama KAI dari RUU tersebut, yakni terwujudnya kepastian hukum bagi profesi advokat, penguatan perlindungan terhadap para advokat dalam menjalankan tugasnya, serta jaminan yang lebih kuat bagi masyarakat untuk mengakses keadilan.
KAI memandang partisipasi aktif dalam proses legislasi bukan sekadar hak, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan profesional advokat. Keterlibatan ini merupakan kontribusi nyata organisasi dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang lebih baik, adaptif, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Dengan keikutsertaan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi profesi seperti KAI, diharapkan RUU Advokat yang dihasilkan kelak dapat menjadi landasan hukum yang kokoh dan komprehensif dalam mengatur serta melindungi profesi advokat di masa mendatang.
