Jakarta – Kongres Advokat Indonesia (KAI) memberikan apresiasi atas rekam jejak dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam bidang penegakan hukum.
Ketua Umum KAI, Siti Jamaliah Lubis, menilai pemerintahan Prabowo bersikap tegas dan konsisten dalam menindak pelaku tindak pidana, tanpa tebang pilih, termasuk terhadap pejabat tinggi yang selama ini kerap berlindung di balik kekuasaan.
Sejumlah kasus besar menjadi bukti nyata komitmen tersebut. Di antaranya penetapan tersangka terhadap petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) dan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), serta pengusutan dugaan korupsi di lingkungan BNPB dan Kementerian ATR/BPN.
“Kedekatan dengan kekuasaan bukan lagi menjadi tameng dari jeratan hukum,” kata Siti Jamaliah yang akrab disapa Kak Mia, Kamis (23/10/2026). Ia menilai langkah ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap keadilan.
Program Pro Rakyat Dinilai Tepat Sasaran
Selain penegakan hukum, KAI juga mengapresiasi implementasi sejumlah program pemerintah yang dinilai berjalan sesuai janji kampanye.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut semakin tepat sasaran, menjangkau anak sekolah, ibu hamil, lansia, dan kelompok rentan terutama di daerah 3T (terluar, tertinggal, dan terdepan). Program Sekolah Rakyat (SR) juga dinilai memberi akses pendidikan gratis bagi seluruh anak Indonesia, dilengkapi asrama dan fasilitas penunjang belajar.
Sementara itu, program Koperasi Merah Putih diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan membantu pemenuhan kebutuhan warga secara langsung.
Kak Mia mengajak masyarakat dan seluruh anggota advokat KAI untuk mendukung program-program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyat, seraya tetap membuka ruang kritik dan masukan yang konstruktif. “Memberi koreksi dan masukan sah-sah saja, asal dilakukan secara santun dan sesuai koridor yang ada,” tegasnya.
