JAKARTA – Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia (KAI) Siti Jamaliah Lubis menegaskan, penyadapan terhadap kepala negara tanpa landasan hukum yang sah adalah perbuatan ilegal dan melanggar undang-undang. Pernyataan itu disampaikannya di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Menurut Siti Jamaliah, kewenangan menyadap di Indonesia hanya dimiliki aparat penegak hukum, itu pun terbatas untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dan harus mengikuti prosedur yang diatur ketat dalam peraturan perundang-undangan. “Kalau dilakukan di luar koridor itu, berarti pelanggaran hukum berat,” ujarnya.
Ia merujuk Pasal 31 juncto Pasal 47 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pelaku penyadapan tanpa hak diancam pidana penjara hingga 10 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar.
Siti Jamaliah, yang akrab disapa Mia Lubis, menyesalkan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai tindakan itu mencederai upaya Presiden yang sedang menjalankan program-program pro rakyat demi kesejahteraan bangsa. “Kenapa harus dinodai dengan tindakan ilegal seperti itu?” katanya. Menurutnya, pemimpin negara semestinya dihormati dan didukung, bukan dicurigai apalagi disadap.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang mengamankan sejumlah pelaku. Dalam hal ini Mia Lubis menyatakan bahwa KAI mendukung pengusutan lebih jauh untuk mengungkap motif penyadapan, dan berharap kepolisian terbuka serta menyampaikan hasil penyelidikannya kepada publik.
Di sisi lain, Mia Lubis mengingatkan para menteri dan kepala badan agar bekerja lebih sungguh-sungguh mewujudkan visi dan misi Presiden Prabowo.
Kepada masyarakat, ia mengimbau agar tetap tenang dan tidak terpancing isu yang berpotensi membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.
