mia lubis – DPP KAI https://www.kongres-advokat-indonesia.org Kongres Advokat Indonesia Tue, 26 Mar 2019 05:18:24 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.0.2 Presiden KAI: Hukum Harus Tetap Jadi Panglima di Tahun Politik https://www.kongres-advokat-indonesia.org/press-release/presiden-kai-hukum-harus-tetap-jadi-panglima-di-tahun-politik-2/ https://www.kongres-advokat-indonesia.org/press-release/presiden-kai-hukum-harus-tetap-jadi-panglima-di-tahun-politik-2/#respond Wed, 06 Feb 2019 06:58:53 +0000 https://www.kongres-advokat-indonesia.org/?p=2252 mia-lubis, indra-sahnun-lubis, isl, kai, dppkai, dpp-kai-islJakarta, HanTer – Banyak peristiwa hukum dan politik pada tahun 2018 kemarin yang dapat menjadi pelajaran sekaligus pekerjaan rumah di tahun 2019 ini. Tahun 2019 merupakan tahun politik yang ditandai dengan adanya pemilihan anggota legislatif maupun eksekutif yaitu Pemilihan Presiden-Wakil Presiden. “Meskipun tahun ini merupakan tahun politik, namun yang menjadi […]]]>

mia-lubis, indra-sahnun-lubis, isl, kai, dppkai, dpp-kai-islJakarta, HanTer – Banyak peristiwa hukum dan politik pada tahun 2018 kemarin yang dapat menjadi pelajaran sekaligus pekerjaan rumah di tahun 2019 ini. Tahun 2019 merupakan tahun politik yang ditandai dengan adanya pemilihan anggota legislatif maupun eksekutif yaitu Pemilihan Presiden-Wakil Presiden.

“Meskipun tahun ini merupakan tahun politik, namun yang menjadi patokan tetap hukum. Hukum harus menjadi panglima dalam menyelesaikan permasalahan-permasalan yang ditimbulkan dari peristiwa-peristiwa politik,” kata Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Siti Jamaliah Lubis SH MH, kepada wartawan, Selasa (4/2/2019) di Jakarta, saat menegaskan hukum harus selalu dikedepankan.

Ia berpesan, jangan sampai ketika terjadi peristiwa politik dan timbul masalah, hukum dikesampingkan. Indonesia adalah negara hukum, jadi acuan dari segala permasalahan adalah hukum supaya masyarakat tidak bingung dalam bersikap.

“Masyarakat terkadang dibuat bingung oleh sikap para elit, namun sebagai penegak hukum, kita harus menjaga negara ini supaya hukum tetap tegak, karena hukum di atas segala-galanya,” tegas Mia Lubis, demikian ia akrab disapa.

Negara, pintanya, harus lebih serius untuk hadir dalam membangun suatu penegakan hukum. KPU, Bawaslu dan Penegak Hukum harus benar-benar netral supaya Pemilu dan Pilpres bernar-benar berkualitas dan jangan sampai ada intimidasi dan penekanan-penekanan selama proses Pemilu dan Pilpres.

“Perlu langkah untuk menjaga denyut penegakan hukum, terutama dalam penyelenggaraan pemilu dan Pilpres. MK harus kita kawal independensinya, karena MK yang akan menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada, Pemilu dan Pilpres,” harapnya.

KAI, imbuhnya sangat siap untuk melakukan upaya penegakan hukum. Organisasi yang didirikan melalui Kongres di Balai Sudirman pada 30 Mei 2008 ini, kini memiliki sekitar 30 ribu anggota. Sebagian besar dari mereka sudah mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi terkait masalah penyelesaian hasil Pilkada maupun Pemilihan Umum (Pemilu).

“Anggota kita yang tersebar di seluruh Indonesia sudah siap menghadapi perselisihan baik hasil Pilkada maupun hasil Pemilu, Bimtek yang dilakukan bersama Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu merupakan upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam beracara bagi anggota kami,” pungkas Mia Lubis.

Sumber : HarianTerbit.com

]]>
https://www.kongres-advokat-indonesia.org/press-release/presiden-kai-hukum-harus-tetap-jadi-panglima-di-tahun-politik-2/feed/ 0
Pelaksanaan Sosialisasi E-Court di PT Tanjung Karang Lampung https://www.kongres-advokat-indonesia.org/news-update/info-dpd/pelaksanaan-sosialisasi-e-court-di-pt-tanjung-karang-lampung/ https://www.kongres-advokat-indonesia.org/news-update/info-dpd/pelaksanaan-sosialisasi-e-court-di-pt-tanjung-karang-lampung/#respond Thu, 11 Oct 2018 10:28:30 +0000 https://www.kongres-advokat-indonesia.org/?p=1607 ]]> ]]> https://www.kongres-advokat-indonesia.org/news-update/info-dpd/pelaksanaan-sosialisasi-e-court-di-pt-tanjung-karang-lampung/feed/ 0 Ratusan Advokat KAI Ikuti Sosialisasi E-Court di Pengadilan Tinggi DKI https://www.kongres-advokat-indonesia.org/press-release/ratusan-advokat-kai-ikuti-sosialisasi-e-court-di-pengadilan-tinggi-dki/ https://www.kongres-advokat-indonesia.org/press-release/ratusan-advokat-kai-ikuti-sosialisasi-e-court-di-pengadilan-tinggi-dki/#respond Fri, 14 Sep 2018 04:11:16 +0000 https://www.kongres-advokat-indonesia.org/?p=1426 Para advokat yang tergabung dalam Kongres Advokat Indonesia (KAI) mengikuti sosialisasi penerapan sistem E-Court di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Mereka terlihat antusias mengikuti penjelasan yang disampaikan oleh nara sumber. “Terima kasih kepada Pak KaPT DKI Jakarta yang telah menggelar acara sosialisasi E-Court. Ini tentu akan membantu advokat mendalami aturan baru dari MA,” kata Presiden KAI […]]]>

Para advokat yang tergabung dalam Kongres Advokat Indonesia (KAI) mengikuti sosialisasi penerapan sistem E-Court di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Mereka terlihat antusias mengikuti penjelasan yang disampaikan oleh nara sumber.

“Terima kasih kepada Pak KaPT DKI Jakarta yang telah menggelar acara sosialisasi E-Court. Ini tentu akan membantu advokat mendalami aturan baru dari MA,” kata Presiden KAI Siti Jamaliah Lubis, pada acara Sosialisasi E-court di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pekan lalu.

Sosialisasi yang mengambil tema “Mempermudah Advokat dalam Menjalankan Profesinya” ini merupakan kerjasama Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI).

Aturan baru ini, imbuh Mia Lubis, demikian Siti Jamaliah Lubis kerap disapa, sangat efektif bagi organisasi advokat untuk mengontrol anggota karena semua advokat terdaftar secara online. Tentu juga akan sangat menguntungkan masyarakat pencari keadilan, karena tidak ada lagi advokat yang palsu.

Advokat yang tergabung di KAI saat ini imbuh Mia, berjumlah lebih dari 22 ribu dari 34 DPD dan DPC seluruh Indonesia dan yang mengikuti sosialisasi di DKI ini sekitar 300an advokat. “Dengan sistem ini juga diharapkan advokat tak berpindah-pindah organisasi dan kami yakin advokat KAI tidak akan pindah ke organisasi lain,” papar Mia yang disambut tepuk tangan peserta.

Sementara itu Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Bapak Dr H Muh Daming Sunusi SH MHum merasa gembira dengan banyaknya advokat yang hadir.
Kita semua penegak hukum, hanya saja berbeda tugas dan fungsinya. “Ini kewajiban PT untuk mensosialisasikan hal ini, supaya dalam menjalankan Perma ini ada tuntunannya,” ujar Daming Sunusi.

Kalau sistem ini berhasil diterapkan tentu akan membantu bagi pengadilan maupun advokat. “Begitupun bagi organisasi advokat sangat terbantu. Jangan kesana kemari pindah organisasi advokat, di satu organisasi saja, besarkan KAI,” sarannya.

Hadir sebagai nara sumber Ahmad Yusak dan Ester Siregar moderator. Hadir juga para Hakim Tinggi, Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Sekretaris PT DKI. Dari KAI hadir Sekjen KAI Apolos Djarabonga, Ketua Dewan Penasihat Rusdi Tahir, Ketua Dewan Kehormatan MG Gunawan Raff, para Vice Presiden, Ketua KAI DKI Jakarta Ardi Mbalembout dan lain-lain.

Sistem E-court ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Perma E-Court) yang diundangkan sejak 4 April 2018. Aturan ini mencakup administrasi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan usaha negara. Persyaratan untuk dapat menjadi pengguna e-court adalah: KTP, Kartu Anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah (BAS).

Sumber : MediasiOnline.com

]]>
https://www.kongres-advokat-indonesia.org/press-release/ratusan-advokat-kai-ikuti-sosialisasi-e-court-di-pengadilan-tinggi-dki/feed/ 0
Pendaftaran Ujian Calon Advokat DPD KAI DI Yogyakarta https://www.kongres-advokat-indonesia.org/kegiatan/pendaftaran-ujian-calon-advokat-dpd-kai-di-yogyakarta/ https://www.kongres-advokat-indonesia.org/kegiatan/pendaftaran-ujian-calon-advokat-dpd-kai-di-yogyakarta/#respond Mon, 03 Sep 2018 04:00:23 +0000 https://www.kongres-advokat-indonesia.org/?p=1381 Pendaftaran 1 September – 29 September 2018 Alamat : Kantor DPD KAI DIY, Dukuh MH 1/1696 B, RT 083 RW 018 Kel. Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron, Yogyakarta 55142 Syarat Pendaftaran : 1. Fotocopy KTP yang masih berlaku sebanyak 1 lembar; 2. Pasfoto berwarna ukuran 3×4 3 lembar (latar belakang merah); 3. Fotocpoy izasah S1 Hukum atau […]]]>

Pendaftaran
1 September – 29 September 2018

Alamat :
Kantor DPD KAI DIY, Dukuh MH 1/1696 B, RT 083 RW 018
Kel. Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron, Yogyakarta 55142

Syarat Pendaftaran :
1. Fotocopy KTP yang masih berlaku sebanyak 1 lembar;
2. Pasfoto berwarna ukuran 3×4 3 lembar (latar belakang merah);
3. Fotocpoy izasah S1 Hukum atau SH yang telah dilegalisir asli oleh Perguruan Tinggi;
4. Membayar biaya pendaftaran ujian sebesar Rp. 1.500.000,. (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) an langsung disetor ke rekening DPP KONGRES ADVOKAT INDONESIA Bank BRI KCP Epicentrum Rek. No. 2013-01-000220-30-4 (Bukti setor harap dilampirkan pada waktu pendaftaran).

Contact person :
Budi Santoso, SH. (081802675556)
Andri Nugraha, SH., MH. (08773801277)
Fendy Dwi Nugroho, SH. (085292134455)

]]>
https://www.kongres-advokat-indonesia.org/kegiatan/pendaftaran-ujian-calon-advokat-dpd-kai-di-yogyakarta/feed/ 0
Selamat Hari Raya Idul Adha 1439H https://www.kongres-advokat-indonesia.org/press-release/selamat-hari-raya-idul-adha-1439h/ https://www.kongres-advokat-indonesia.org/press-release/selamat-hari-raya-idul-adha-1439h/#respond Thu, 23 Aug 2018 03:43:08 +0000 https://www.kongres-advokat-indonesia.org/?p=1343 Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia ( The Congress of Indonesian Advocates )   Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1439H “Semoga Allah Menganugerahkan kita Kekuatan Untuk Meminta Maaf dan Keikhlasan Untuk Memaafkan”   SITI JAMALIAH LUBIS, SH Presiden Kongres Advokat Indonesia]]>

Dewan Pimpinan Pusat

Kongres Advokat Indonesia

( The Congress of Indonesian Advocates )

 

Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1439H

“Semoga Allah Menganugerahkan kita Kekuatan Untuk Meminta Maaf dan Keikhlasan Untuk Memaafkan”

 

SITI JAMALIAH LUBIS, SH
Presiden Kongres Advokat Indonesia

]]>
https://www.kongres-advokat-indonesia.org/press-release/selamat-hari-raya-idul-adha-1439h/feed/ 0
Cegah ‘Main Mata’ dengan Warga Binaan, KAI Harap Kalapas dan Karutan Ikuti Arahan Menkumham https://www.kongres-advokat-indonesia.org/press-release/cegah-main-mata-dengan-warga-binaan-kai-harap-kalapas-dan-karutan-ikuti-arahan-menkumham/ https://www.kongres-advokat-indonesia.org/press-release/cegah-main-mata-dengan-warga-binaan-kai-harap-kalapas-dan-karutan-ikuti-arahan-menkumham/#respond Tue, 31 Jul 2018 05:20:36 +0000 https://www.kongres-advokat-indonesia.org/?p=1324 Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly melantik Kalapas Sukamiskin yang baru, Tejo Harwanto di Gedung Kemenkumham, Jakarta, pekan lalu. Tejo menggantikan Kalapas Sukamiskin sebelumnya Wahid Husen yang dipecat akibat ditangkap KPK atas dugaan kasus suap pemberian fasilitas, pemberian perizinan khusus ataupun pemberian lainnya kepada nara pidana. Tejo sebelumnya menjabat Kalapas Kelas I Tanjung Gusta […]]]>

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly melantik Kalapas Sukamiskin yang baru, Tejo Harwanto di Gedung Kemenkumham, Jakarta, pekan lalu. Tejo menggantikan Kalapas Sukamiskin sebelumnya Wahid Husen yang dipecat akibat ditangkap KPK atas dugaan kasus suap pemberian fasilitas, pemberian perizinan khusus ataupun pemberian lainnya kepada nara pidana. Tejo sebelumnya menjabat Kalapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara.

Kongres Advokat Indonesia (KAI) mengapresiasi langkah Menkumham yang begitu cepat melakukan tindakan pasca Wahid Husen ditangkap KPK. Yasonna mengeluarkan kebijakan menempatkan sejumlah auditor muda untuk pengawasan internal kondisi lapas maupun rutan se-Indonesia. Jajaran pimpinan tinggi Kemenkumham pun kini bisa mengontrol pegawainya tersebut dengan memanfaatkan tekhnologi canggih CCTV yang terpasang di lapas.

“Kita berharap Kalapas Sukamiskin yang baru mengindahkan instruksi Menkumham agar tetap menjaga integritasnya dan mengawasi warga binaannya dalam kasus korupsi di Lapas Sukamiskin, begitu juga untuk lapas-lapas di seluruh Indonesia,” kata Presiden KAI Siti Jamaliah Lubis kepada wartawan di Jakarta, akhir pekan lalu.

Mia Lubis, demikian ia kerab disapa, berharap Kalapas Sukamiskin ke-enam di era Yasonna ini tak lagi berani ‘main mata’ dengan warga binaannya. Pemenjaraan itu imbuh Mia, prinsipnya untuk menjerakan seseorang yang melakukan tindak pidana dan itu sebagai konseksensi tindakan yang telah dilakukannya sebelumnya. Apalagi korupsi itu termasuk extra ordinary crime, kejahatan luar biasa.

Namun demikian, Mia Lubis berharap lapas maupun rutan di seluruh Indonesia juga tetap menghormati hak-hak warga binaannya, termasuk advokat yang ingin membesuk kliennya. Ia menyesalkan tindakan oknum rutan Cipinang Jakarta terhadap advokat senior Petrus Bala Pattyona, bertepatan beberapa saat setelah Wahid Husen ditangkap KPK.

Petrus awalnya tidak diperbolehkan masuk rutan Cipinang pada minggu (13/07/2018) lalu karena kedapatan membawa hands free yang terselip di dompetnya, sementara hpnya sudah dititip di loker. Salah satu ketentuan di lapas maupun rutan, bagi yang ingin mengunjungki warga binaan tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi hp.

“Kita harap oknum petugas rutan Cipinang jangan ‘lebay’, hansfree itu kan tidak dapat digunakan bila tidak ada hp, jadi jangan terlalu mengada-ada kebijakan oknum rutan tersebut,” sesal Mia mengomentari perlakuan terhadap Petrus, yang juga petinggi KAI itu.

Atas perlakuan itu, Petrus pun akhirnya melapor ke Karutan dan ia kemudian diantar Karutan menemui kliennya yang ingin berkonsultasi masalah hukum.

KAI berharap, ke depan tidak ada lagi oknum sipir penjaga rutan maupun lapas menghalangi advokat yang ingin menemui kliennya di lapas maupun rutan di seluruh Indonesia. Pertemuan antara klien dan advokat itu adalah hak bagi klien dan advokat yang diatur dalam pasal 70 KUHAP, yang menyatakan kuasa hukum bebas bertemu dengan kliennya.

Sumber : MediasiOnline.com

]]>
https://www.kongres-advokat-indonesia.org/press-release/cegah-main-mata-dengan-warga-binaan-kai-harap-kalapas-dan-karutan-ikuti-arahan-menkumham/feed/ 0
Kongres Advokat Indonesia Jawa Timur Dukung Sistem E-Court untuk Tingkatkan Kualitas Penegak Hukum https://www.kongres-advokat-indonesia.org/press-release/kongres-advokat-indonesia-jawa-timur-dukung-sistem-e-court-untuk-tingkatkan-kualitas-penegak-hukum/ https://www.kongres-advokat-indonesia.org/press-release/kongres-advokat-indonesia-jawa-timur-dukung-sistem-e-court-untuk-tingkatkan-kualitas-penegak-hukum/#respond Mon, 30 Jul 2018 04:26:15 +0000 https://www.kongres-advokat-indonesia.org/?p=1308 TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur menilai banyak organisasi advokasi di Jawa Timur yang belum terverifikasi sah oleh Maahkamah Agung (MA). Menurut catatan Ketua DPD KAI Jawa Timur, Abdul Malik, pada 2015 tercatat ada 160 lebih organsiasi advokasi yang tidak sah. “Sehingga akan memperburuk citra hukum di Indonesia […]]]>

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur menilai banyak organisasi advokasi di Jawa Timur yang belum terverifikasi sah oleh Maahkamah Agung (MA).

Menurut catatan Ketua DPD KAI Jawa Timur, Abdul Malik, pada 2015 tercatat ada 160 lebih organsiasi advokasi yang tidak sah.

“Sehingga akan memperburuk citra hukum di Indonesia karena banyak markus (Makelar Kasus),” tandasnya kepada TribunJatim.com, Minggu (29/7/2018).

Abdul Malik menjelaskan, organisasi advokasi yang tak resmi ini mudah terlihat karena tidak sesuai dalam UU Advokat 18 tahun 2013.

Sehingga dalam rapat Kerja Daerah (Rakerda) III KAI mendukung sistem adanya program elektrik kartu anggota atau e-court yang diusulkan pemerintah.

Sebab, dengan penerapan sistem ini advokat tidak akan bisa beracara di pengadilan bila belum teregistrasi dan tak akan memiliki akun e-court.

“Disamping itu juga tidak akan ada pemalsuan baik berita acara sumpah maupun kartu advokat seperti penjelasan Presiden KAI Siti Jamalia Lubis,” tandas Malik.

Dengan sistem e-court organisasi advokat juga akan mudah untuk mengontrol advokat.

Malik memaparkan, advokat harus mendukung kemajuan teknologi untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dan kualitas profesi advokat.

“Sebab teknologi terkini memberikan transparansi buat masyarakat luas juga,” sahutnya.

“Transparansi ini akan menunjukkan kinerja advokat di masyatakat,” tegasnya.

Oleh sebab itu, KAI Jatim minta untuk pelaksanaan program kartu e-court ini didukung oleh seluruh anggotanya.

Tak hanya itu, KAI juga meminta MA perintahkan kepada seluruh pengadilan untuk memverifikasi bukti ke Lulusan ujian.

“Ada 3 sarat advokat sesuai UU Advokat 18/2003. Pertama lulus ujian advokat, DKPA, dan sK pengangkatan dari orgajisasi advokat ini harus sama,” katanya.

“Kalau tidak ya artinya tidak sah organisasi dan advokat itu,” pungkas Abdul.

Sumber : Jatim TribunNews

]]>
https://www.kongres-advokat-indonesia.org/press-release/kongres-advokat-indonesia-jawa-timur-dukung-sistem-e-court-untuk-tingkatkan-kualitas-penegak-hukum/feed/ 0
Raker III Advokat KAI Jatim, Presiden KAI : Dengan e-Court Tidak Akan Ada Advokat Palsu https://www.kongres-advokat-indonesia.org/news-update/info-dpp/raker-iii-advokat-kai-jatim-presiden-kai-dengan-e-court-tidak-akan-ada-advokat-palsu/ https://www.kongres-advokat-indonesia.org/news-update/info-dpp/raker-iii-advokat-kai-jatim-presiden-kai-dengan-e-court-tidak-akan-ada-advokat-palsu/#respond Mon, 30 Jul 2018 01:17:18 +0000 https://www.kongres-advokat-indonesia.org/?p=1287 Surabaya pojokpitu.com, Presiden KAI (Kongres Advokat Indonesia) Siti Jamaliah Lubis menyatakan, organisasinya mendukung penuh keinginan Mahkamah Agung menata dunia hukum melalui e-court. “Dengan e-court, tidak akan ada lagi advokat palsu,” ujarnya di sela Raker III KAI Jatim, di Villa Celebritis Panderman Hill, Batu, tadi malam. Raker yang diikuti 33 DPC dari 38 DPC se Jatim […]]]>

Surabaya pojokpitu.com, Presiden KAI (Kongres Advokat Indonesia) Siti Jamaliah Lubis menyatakan, organisasinya mendukung penuh keinginan Mahkamah Agung menata dunia hukum melalui e-court. “Dengan e-court, tidak akan ada lagi advokat palsu,” ujarnya di sela Raker III KAI Jatim, di Villa Celebritis Panderman Hill, Batu, tadi malam.

Raker yang diikuti 33 DPC dari 38 DPC se Jatim itu, lebih jauh, Mia, panggilan akrab Presiden KIA itu, menegaskan, bahwa para advokat sendiri sesungguhnya menginginkan ketertiban dan kewibawaan advokat. Karena dimulai dari tertibnya advokat akan mengkontribusi wibawanya keadilan negera hukum ini.

“Dengan e-court, regristrasi, sumpah dan apapun yang terkait beracara, termasuk perkara, tidak akan bisa dipalsukan dan sangat terbuka, dikontrol langsung masyarakat luas. advokat harus punya akun,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD KAI Jatim Abdul Malik menambahkan bahwa pada raker III ini, organisasinya menata terus profesinalisme keadvokatan yang bertumpu pada rasa keadilan masyarakat. Beberapa putusan raker juga akan diusulkan ke pusat untuk ikut menguatkan rekomendasi perubahan UU advokat yang masih RUU, dan mendorong untuk segera jadi UU.

Raker yang akan ditutup Sabtu pagi ini memutuskan untuk mengusulkan Mia kembali menjadi Presiden KAI pada kongres yang akan dilakukan tahun 2019, dan rencananya akan diselenggarakan di Malang – Batu. “Untuk periode 2019 – 2024,” tambah Malik.(end)

]]>
https://www.kongres-advokat-indonesia.org/news-update/info-dpp/raker-iii-advokat-kai-jatim-presiden-kai-dengan-e-court-tidak-akan-ada-advokat-palsu/feed/ 0
Ingat, Kualitas Calon Advokat Kudu Dijaga https://www.kongres-advokat-indonesia.org/press-release/ingat-kualitas-calon-advokat-kudu-dijaga/ https://www.kongres-advokat-indonesia.org/press-release/ingat-kualitas-calon-advokat-kudu-dijaga/#respond Tue, 17 Jul 2018 03:56:54 +0000 https://www.kongres-advokat-indonesia.org/?p=1257 Kongres Advokat Indonesia (KAI) tidak sependapat bila aturan magang minimal dua tahun sebagai syarat untuk menjadi advokat dihapus. Ketentuan itu tetap harus diberlakukan demi menjaga kualitas advokat yang betul-betul berkualitas. “Ketentuan magang bagi calon advokat itu kan diatur dalam Undang-undang advokat no 18 tahun 2003 pasal 3 ayat 1 poin 7, sebagai organisasi advokat kita […]]]>

Kongres Advokat Indonesia (KAI) tidak sependapat bila aturan magang minimal dua tahun sebagai syarat untuk menjadi advokat dihapus. Ketentuan itu tetap harus diberlakukan demi menjaga kualitas advokat yang betul-betul berkualitas.

“Ketentuan magang bagi calon advokat itu kan diatur dalam Undang-undang advokat no 18 tahun 2003 pasal 3 ayat 1 poin 7, sebagai organisasi advokat kita harus menjalankan perintah Undang-undang supaya calon advokat itu siap beracara ketika disumpah dan diangkat menjadi advokat,” kata Presiden KAI Mia Lubis kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Ia berpegang pada pasal 3 ayat 1 poin 7 undang-undang advokat yang berbunyi “magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat”. Poin tersebut menurut Mia belum direvisi ataupun didrop, sehingga bila ada pihak yang ingin menafsirkan lain pasal tersebut, maka pertanda dia ingin menyimpang dari perintah undang-undang.

Seperti diketahui, ada pihak yang mewacanakan bahwa pensiunan polisi, jaksa, hakim maupun profesi hukum lainnya yang ingin menjadi advokat, maka tidak perlu magang sebagai syarat untuk menjadi advokat. Wacana itu dilontarkan karena profesi hukum tersebut dianggap setara dengan kewajiban magang selama dua tahun bagi calon advokat, maka dikonversi.

“Kita minta organisasi advokat harus taat hukum, persyaratan magang itu kan baik, supaya calon advokat berpengalaman menangani perkara. Sebab bila hanya mengandalkan ilmu teori di bangku kuliah tidak cukup, karena terkadang teori tidak sama dengan kenyataan di lapangan,” jelas Mia.

Karenanya ia minta kepada Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia untuk menolak permohonan organisasi advokat yang mengajukan calon advokat untuk disumpah namun tidak memenuhi persyaratan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang advokat.

“Meskipun seseorang sudah mempunyai pengalaman menjadi praktisi hukum, namun ilmu advokat itu lain, bagaimana bisa orang yang biasa melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun yang lainnya, bisa mempunyai naluri membela, advokat itu nalurinya membela hak-hak hukum klien,” papar Mia.

Sumber : MediasiOnline.com

]]>
https://www.kongres-advokat-indonesia.org/press-release/ingat-kualitas-calon-advokat-kudu-dijaga/feed/ 0
Perintah Undang-Undang, Calon Advokat Harus Magang https://www.kongres-advokat-indonesia.org/press-release/perintah-undang-undang-calon-advokat-harus-magang/ https://www.kongres-advokat-indonesia.org/press-release/perintah-undang-undang-calon-advokat-harus-magang/#respond Tue, 17 Jul 2018 03:29:41 +0000 https://www.kongres-advokat-indonesia.org/?p=1253 Jakarta, HanTer – Kongres Advokat Indonesia (KAI) tidak sependapat bila aturan magang minimal dua tahun sebagai syarat untuk menjadi advokat dihapus. Ketentuan itu tetap harus diberlakukan demi menjaga kualitas advokat yang betul-betul berkualitas. “Ketentuan magang bagi calon advokat itu kan diatur dalam Undang-undang advokat no 18 tahun 2003 pasal 3 ayat 1 poin 7, sebagai […]]]>

Jakarta, HanTer – Kongres Advokat Indonesia (KAI) tidak sependapat bila aturan magang minimal dua tahun sebagai syarat untuk menjadi advokat dihapus. Ketentuan itu tetap harus diberlakukan demi menjaga kualitas advokat yang betul-betul berkualitas.

“Ketentuan magang bagi calon advokat itu kan diatur dalam Undang-undang advokat no 18 tahun 2003 pasal 3 ayat 1 poin 7, sebagai organisasi advokat kita harus menjalankan perintah Undang-undang supaya calon advokat itu siap beracara ketika disumpah dan diangkat menjadi advokat,” kata Presiden KAI Mia Lubis kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Mia menjelaskan, berpegang pada pasal 3 ayat 1 poin 7 undang-undang advokat yang berbunyi “magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat”. Poin tersebut menurut Mia belum direvisi ataupun didrop, sehingga bila ada pihak yang ingin menafsirkan lain pasal tersebut, maka pertanda dia ingin menyimpang dari perintah undang-undang.

Seperti diketahui, ada pihak yang mewacanakan bahwa pensiunan polisi, jaksa, hakim maupun profesi hukum lainnya yang ingin menjadi advokat, maka tidak perlu magang sebagai syarat untuk menjadi advokat. Wacana itu dilontarkan karena profesi hukum tersebut dianggap setara dengan kewajiban magang selama dua tahun bagi calon advokat, maka dikonversi.

“Kita minta organisasi advokat harus taat hukum, persyaratan magang itu kan baik, supaya calon advokat berpengalaman menangani perkara. Sebab bila hanya mengandalkan ilmu teori di bangku kuliah tidak cukup, karena terkadang teori tidak sama dengan kenyataan di lapangan,” papar Mia.

Karenanya ia minta kepada Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia untuk menolak permohonan organisasi advokat yang mengajukan calon advokat untuk disumpah namun tidak memenuhi persyaratan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang advokat.

“Meskipun seseorang sudah mempunyai pengalaman menjadi praktisi hukum, namun ilmu advokat itu lain, bagaimana bisa orang yang biasa melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun yang lainnya, bisa mempunyai naluri membela, advokat itu nalurinya membela hak-hak hukum klien,” pungkas Mia.

Sumber : HarianTerbit.com

]]>
https://www.kongres-advokat-indonesia.org/press-release/perintah-undang-undang-calon-advokat-harus-magang/feed/ 0