koruptor – DPP KAI Kongres Advokat Indonesia https://www.kongres-advokat-indonesia.org DPP KAI Indra Sahnun Lubis, KAI, DPP KAI, DPD KAI, advokat KAI, ujian calon advokat (UCA), diklat khusus profesi advokat (DKPA), Advokat KAI Wed, 04 Dec 2019 09:41:07 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0 https://www.kongres-advokat-indonesia.org/wp-content/uploads/2020/10/cropped-Logo-KAI-512-32x32.png koruptor – DPP KAI Kongres Advokat Indonesia https://www.kongres-advokat-indonesia.org 32 32 Harapan Masyarakat Pemimpin Bersih dan Belum Pernah Ada Cacat Moral kata Mia Lubis https://www.kongres-advokat-indonesia.org/press-release/harapan-masyarakat-pemimpin-bersih-dan-belum-pernah-ada-cacat-moral-kata-mia-lubis/ https://www.kongres-advokat-indonesia.org/press-release/harapan-masyarakat-pemimpin-bersih-dan-belum-pernah-ada-cacat-moral-kata-mia-lubis/#respond Wed, 04 Dec 2019 09:34:46 +0000 https://www.kongres-advokat-indonesia.org/?p=3373 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kongres Advokat Indonesia (KAI) meminta agar mantan narapidana korupsi tidak boleh mencalonkan diri untuk dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hingga saat ini belum ada aturan yang melarang mereka mencalonkan diri. “Kami meminta agar mantan koruptor tidak boleh ikut nyalon Pilkada, ini demi kredibilitas hasil Pilkada agar sesuai dengan harapan masyarakat bahwa […]]]> https://www.kongres-advokat-indonesia.org/press-release/harapan-masyarakat-pemimpin-bersih-dan-belum-pernah-ada-cacat-moral-kata-mia-lubis/feed/ 0 Calon Kepala Daerah Harus Bebas dari Mantan Koruptor dan tak Terlibat Politik Uang https://www.kongres-advokat-indonesia.org/press-release/calon-kepala-daerah-harus-bebas-dari-mantan-koruptor-dan-tak-terlibat-politik-uang/ https://www.kongres-advokat-indonesia.org/press-release/calon-kepala-daerah-harus-bebas-dari-mantan-koruptor-dan-tak-terlibat-politik-uang/#respond Tue, 03 Dec 2019 03:32:57 +0000 https://www.kongres-advokat-indonesia.org/?p=3370 Kongres Advokat Indonesia (KAI) meminta agar mantan narapidana korupsi tidak boleh mencalonkan diri untuk dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hingga saat ini belum ada aturan yang melarang mereka mencalonkan diri. “Kami meminta agar mantan koruptor tidak boleh ikut nyalon Pilkada, ini demi kredibilitas hasil Pilkada agar sesuai dengan harapan masyarakat bahwa seorang pemimpin adalah […]]]> https://www.kongres-advokat-indonesia.org/press-release/calon-kepala-daerah-harus-bebas-dari-mantan-koruptor-dan-tak-terlibat-politik-uang/feed/ 0