PAGES

Pemerintah Diminta Berantas Praktik Pungli di Pengadilan

Pemerintah Diminta Berantas Praktik Pungli di Pengadilan

Pemerintah Diminta Berantas Praktik Pungli di Pengadilan

25 Oktober 2016
Pemerintah Diminta Berantas Praktik Pungli di Pengadilan

Upaya pemerintah ymelontarkan paket kebijakan hukum diapresiasi oleh sejumlah kalangan. Paket kebijakan hukum tersebut antara lain dalam hal penataan regulasi, pembenahan managemen perkara, penguatan SDM, penguatan kelembagaan dan pembangunan budaya hukum serta perbaikan pelayanan publik dengan pemberantasan praktik pungutan liar (pungli).

Namun, dari kalangan praktisi hukum ingin agar Pemerintahan Jokowi-JK juga melakukan pembenahan di lembaga pengadilan-pengadilan. Praktik pungli di pengadilan dinilai masih banyak dan tiap hari dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan.

Usulan tersebut dilontarkan oleh Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) H Indra Sahnun Lubis SH kepada wartawan, Rabu (19/10/2016) di sela-sela perayaan ulang tahunnya yang ke-65 di kantor DPP KAI, kawasan Rasuna Office Park Kuningan Jakarta.

“Ini yang harus diberantas praktik pungli di pengadilan-pengadilan, mau atau tidak? Pemerintah harus menjamin tidak ada suap dalam hal putusan, eksekusi, tuntutan dan lain-lain karena itu yang terjadi di seluruh Indonesia,” ungkap Indra Sahnun Lubis.

Masyarakat, imbuhnya, menginginkan suatu peradilan yang bersih tanpa suap, tanpa negosiasi, mulai mendaftar, berperkara sampai putusan, baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun sampai tingkat MA.

Ia minta pemerintah jangan hanya memberantas pungli yang kecil-kecil, karena itu kurang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.

 

Sumber : Mediasi Online

 




21 Agustus 2017

Hasil UCA X Tahun 2017 DPD KAI